Akbar Suwardi

    Indonesia’s economic growth was contracted by 2.07 percent (yoy) by 2020 with the peak of the recession of 5.32 percent in the second quarter of 2020. Meanwhile, Indonesian Banking Industry also recorded negative growth for loans and profitability. Non-performing loans and loans at risk were rising, hence banks have significantly increased their loan loss provisions or allowance for impairment losses (CKPN). In theory, loan loss provision has a vital role in maintaining the soundness of a bank in fulfilling the intermediary function. When a bank disbursed loans to customers, it will be exposed to credit risk – the risk that the borrower may not pay back the loan. To offset this credit risk, banks have to provide credit loss provision. This provision illustrates an estimate of the expected loss of the loan. In December 2020, the absolute value of loan loss provision for Indonesian Bank recorded at Rp304.2 trillion, an increase of 84.7 percent compared to December 2019 of Rp...

Oleh Akbar Suwardi ( Ekonom Perbankan )    Berdasarkan survei konsumen yang dirilis oleh Bank Indonesia (BI), Indeks keyakinan konsumen (IKK) Juni 2015 tercatat 111,3 poin atau turun 1,5 poin dibanding bulan Mei. Namun, dengan tingkat IKK diatas level 100 poin menandakan bahwa keyakinan konsumen pada bulan Juni masih berada pada level optimis. Pelemahan IKK dikarenakan pelemahan Indeks Kondisi Ekonomi (IKE) dan Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) yang masing-masing mengalami penurunan sebesar 2,3 poin dan 0,5 poin dari bulan sebelumnya. Menurunnya tingkat keyakinan konsumen merupakan salah satu indikator menurunnya tingkat konsumsi karena masyarakat akan cenderung menunda pengeluarannya. Hal tersebut juga tercermin pada rata-rata besarnya pendapatan konsumen yang digunakan untuk konsumsi (average prospensity to consume) tercatat menurun sebesar 0,6% dari bulan sebelumnya menjadi 67,1%. Sebaliknya, konsumen terindikasi berusaha meningkatkan simpanannnya untuk berjag...

Oleh Akbar Suwardi ( Ekonom Perbankan )     Ditengah melemahnya kondisi perekonomian Indonesia, APBNP 2015 yang ditetapkan oleh pemerintah menargetkan pendapatan pajak sebesar Rp.1.489,3 trilun atau meningkat sebesar 20% bila dibandingkan dengan target pajak di APBNP 2014 yang sebesar Rp.1.246,1 triliun. Disisi lain, bila dibandingkan dengan realisasi pajak tahun 2014 yang hanya mencapai sebesar 91,7% dari APBNP 2014, maka target pajak pada APBNP 2015 tersebut meningkat 30%. Lalu apakah target pajak dalam APBNP 2015 realistis dapat tercapai? Secara historis pertumbuhan nilai realisasi pajak pernah mencapai 20,8% di tahun 2011 dengan kondisi pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat tumbuh sebesar 6,49%. Namun sebaliknya, pada saat kondisi pertumbuhan ekonomi Indonesia turun di tahun 2009 hingga hanya mencatat sebesar 4,58% nilai realisasi pajak mengalami penurunan hingga 5,9% terhadap tahun 2008. Sama halnya dengan tahun 2014, akibat kondisi perekonomian   yan...

Oleh Akbar Suwardi ( Ekonom Perbankan )     Hasil Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia B ulan Juli 2014 memutuskan tetap mempertahankan BI Rate di level 7,50. K ebij a kan tersebut merupakan upaya untuk mengarahkan inflasi menuju ke sasaran 4,5±1% pada 2014 dan 4±1% pada 2015 serta menurunkan defisit transaksi berjalan ke tingkat yang lebih sehat. Seperti diketahui, angka BI - r ate dilevel tersebut sudah berlangsung selama 8 bulan (semenjak November 2013), namun menjadi pertanyaan besar apakah sudah efektif sesuai dengan tujuannya? dan bagaimana dampaknya terhadap industri, khususnya industri perbankan dan industri manufaktur ? Di lihat dari i nflasi, pada bulan Juni 2014 tercatat se besar 6,70% (yoy) sudah jauh lebih kecil dari pada bulan Mei 2014 yang tercatat sebesar 7,32% (yoy). Total inflasi sampai dengan Juni 2014 tercatat hanya sebesar 1,98%, jauh lebih kecil bila dibandingkan dengan tahun 2013 (3,31%) dengan periode yang sama. Sehingga dapat ...

Oleh Akbar Suwardi ( Ekonom Perbankan )   Selama ini, s ektor yang memiliki konstribusi paling besar terhadap perekonomian Indonesia adalah sektor Industri Manufaktur ( Pengolahan ). Hal tersebut dapat dilihat besarnya kontribusi sektor Industri Manufaktur Non Migas terhadap PDB Nasional dari t ahun 2008-2013 rata-rata lebih dari 2 5 persen . Pada tahun 2009, akibat struktur perekonomian Indonesia yang belum kokoh serta daya saing produk manufaktur Indonesia yang masih lemah membuat kinerja Industri Manufaktur Indonesia sangat tertekan atas krisis ekonomi yang melanda negara maju dimana hanya tumbuh 2, 21 perse n. Lalu bagaimana dengan kinerja sektor Industri Manufaktur dalam menyosong era MEA 2015 yang mulai berlaku pada 31 Desember 2015? Cabang Industri Manufaktur manakah yang memiliki kinerja baik selama ini? Apabila besarnya investasi/penanaman modal dapat menjadi indikator prospektifnya suatu cabang industri dimata investor, maka cabang Industri Manufaktur...

Pengeluaran Pemerintah Daerah, Produktivitas Pertanian, dan Kemiskinan di Indonesia/ Local Government Spending, Agricultural Productivity and Poverty in Indonesia Akbar Suwardi Abstract This study aims to determine the relationship between local government spending, agricultural productivity, and poverty in Indonesia for the period of 2005-2008. Using econometric models of the panel and panelsimultaneous, this study find the evidence that local government spending on infrastructure and education significantly affect agricultural productivity and poverty. The study also found that the value of multiplier effect of local government spending on poverty, roads is the largest, followed by education (the literacy rate) and irrigation. References Baltagi, B. (2008). Econometric Analysis of Panel Data, 4th ed. Chichester: John Wiley. Badan Pusat Statistik. (2009). Statistik Indonesia Tahun 2005{2009. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

Pemerintah kembali mengeluarkan Obligasi Negara Ritel (ORI) 009 dengan masa penawaran berlangsung mulai 21 September sampai dengan 5 Oktober 2012. ORI 009 mempunyai kupon (bunga) sebesar 6.25% yang artinya lebh tinggi 0.5% dari BI rate yaitu sebesar 5.75%. Jika dibandingkan dengan bunga deposito atau tabungan yang diberikan oleh bank, paling tinggi 5.75% (sesuai dengan ketentuan LPS), maka bunga ORI lebih tinggi dan bersifat tetap karena tidak terpengaruh oleh fluktuasi pasar. Dari segi keamanan,  investor tidak perlu khawatir karena pokok dan bunga telah dijamin oleh Undang-Undang No. 24 tahun 2002 tentang Surat Utang Negara dan Peraturan Menteri Keuangan No.36/PMK.06/2006 tentang Penjualan Obligasi Negara Ritel di Pasar Perdanan.