Akbar Suwardi

Sumber: CNN Jakarta , CNN Indonesia -- Sejumlah ekonom meramalkan tingkat harga bulan Oktober akan mengalami kenaikan atau inflasi. Pada periode yang sama tahun lalu, tingkat harga mengalami deflasi sebesar 0,08 yang dipicu oleh penurunan harga kelompok bahan makanan. Ekonom PT Bank Permata Tbk, Josua Pardede memperkirakan, secara bulanan, inflasi Oktober berada di level 0,13 persen ( month-to-month /mtm). Inflasi ini dipicu oleh kenaikan harga yang diatur pemerintah ( administered prices ) berupa kenaikan tarif kereta api listrik (KRL), tarif listrik, dan tarif tol yang secara keseluruhan menyumbang tambahan inflasi bulanan sekitar 0,05 hingga 0,06 persen.

Sumber: Bisnis Indonesia Berdasarkan laporan yang dibuat oleh World Travel & Tourism Council (WTTC) untuk Indonesia tahun 2015, sektor pariwisata merupakan salah satu sub-sektor penghasil devisa non migas terbesar bagi Indonesia. Sehingga, dengan kondisi harga komoditas yang saat masih rendah (minyak, gas, batu bara, dan karet), maka kontribusi dari sektor parawisata untuk meningkatkan devisa dari hasil ekspor dan mendorong perekonomian sangat diharapkan. Terlebih lagi Indonesia memiliki sumber alam dan budaya yang sangat kaya untuk dapat menjadi negara tujuan utama wisatawan manca negara.

Oleh Akbar Suwardi ( Ekonom Perbankan ) Mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi merupakan sebuah kebutuhan bagi negara berkembang, termasuk Indonesia. Tingginya pertumbuhan ekonomi merupakan refleksi dari tingginya aktivitas ekonomi, seperti investasi, konsumsi, pengeluaran pemerintah, produksi, dan lainnya. Tingginya aktivitas ekonomi dapat menyerap lapangan kerja yang besar sehingga mengurangi pengangguran dan menyerap tenaga kerja yang baru masuk. Kesenjangan sosial dapat ditekan sehingga terwujud kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.     Sebuah negara tidak selamanya dapat mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi atau keadaan ekspansi. Karena siklus perekonomian ada masa ekspansi, penurunan, krisis, dan pemulihan. Pertumbuhan ekonomi Indonesia, pada tahun 2010-2012 mencetak pertumbuhan rata-rata diatas 5,8%, namun semenjak tahun 2014 hanya bisa tumbuh sekitar 4,9%. Hal tersebut dinilai wajar mengingat terdapat t...

Pengeluaran Pemerintah Daerah, Produktivitas Pertanian, dan Kemiskinan di Indonesia/ Local Government Spending, Agricultural Productivity and Poverty in Indonesia Akbar Suwardi Abstract This study aims to determine the relationship between local government spending, agricultural productivity, and poverty in Indonesia for the period of 2005-2008. Using econometric models of the panel and panelsimultaneous, this study find the evidence that local government spending on infrastructure and education significantly affect agricultural productivity and poverty. The study also found that the value of multiplier effect of local government spending on poverty, roads is the largest, followed by education (the literacy rate) and irrigation. References Baltagi, B. (2008). Econometric Analysis of Panel Data, 4th ed. Chichester: John Wiley. Badan Pusat Statistik. (2009). Statistik Indonesia Tahun 2005{2009. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

Pemerintah kembali mengeluarkan Obligasi Negara Ritel (ORI) 009 dengan masa penawaran berlangsung mulai 21 September sampai dengan 5 Oktober 2012. ORI 009 mempunyai kupon (bunga) sebesar 6.25% yang artinya lebh tinggi 0.5% dari BI rate yaitu sebesar 5.75%. Jika dibandingkan dengan bunga deposito atau tabungan yang diberikan oleh bank, paling tinggi 5.75% (sesuai dengan ketentuan LPS), maka bunga ORI lebih tinggi dan bersifat tetap karena tidak terpengaruh oleh fluktuasi pasar. Dari segi keamanan,  investor tidak perlu khawatir karena pokok dan bunga telah dijamin oleh Undang-Undang No. 24 tahun 2002 tentang Surat Utang Negara dan Peraturan Menteri Keuangan No.36/PMK.06/2006 tentang Penjualan Obligasi Negara Ritel di Pasar Perdanan.

Masalah kemiskinan juga dapat dijelaskan melalui teori kemiskinan dengan pendekatan Ekonomi-Politik. Dimana para tokoh ini melihat suatu permasalahan kemiskinan tidak hanya karena dari faktor ekonomi, namun juga dari faktor sosial, budaya, dan politik (konspirasi). Dari berbagai macam teori-teori kemiskinan dengan pendekatan Ekonomi-Politik dapat dibagi menjadi tiga persepktif besar, yaitu Konservatif, Liberal, dan Strukturalis. Ketiga persepktif tersebut dapat ringkas dengan tabel sebagai berikut:

Upaya Perbaikan Pelayanan P ublik di Indonesia Upaya Perbaikan Pelayanan Publik atas jasa Reinventing Government   dan Optimalisasi Pelayanan [1] G agasan Reinventing Government yang dicetuskan oleh David osborne dan Ted Gaebler (1992) adalah gagasan mutakhir yang mengkritisi dan memperbaiki konsep-konsep dan teori-teori klasik untuk optimalisasi pelayanan publik. Gagasan-gagasan Osborne dan Gaebler tentang Reinventing Government mencakup 10 prinsip untuk mewirausahakan birokras i dan mengoptimalisasi pelayanan publik. Adapun 10 prinsip tersebut adalah : P ertama , pemerintahan katalis : mengarahkan ketimbang mengayuh . Artinya, jika pemerintahan diibaratkan sebagai perahu, maka peran pemerintah seharusnya sebagai pengemudi yang mengarahkan jalannya perahu, bukannya sebagai pendayung yang mengayuh untuk membuat perahu bergerak. Pemerintah entrepreneurial seharusnya lebih berkonsentrasi pada pembuatan kebijakan-kebijakan strategis ( mengarahkan ) daripada disibukkan...

Pendahuluan Kondisi perekonomian disetiap negara tidaklah hanya dipengaruhi oleh satu faktor saja, misalnya hanya perbankan. Namun, banyak sektor yang mempengaruhi kondisi tersebut, sebut saja pelayanan publik di negara tersebut. Di Indonesia, s elama ini pelayanan publik berupa barang dan jasa tidaklah memuaskan, hal ini seringkali dapat menjadi hambatan dalam mencapai produktifitas yang efisien di kalangan pelaku ekonomi di dalama negeri. Buruknya fasilitas berupa barang publik yang disediakan seperti, jalan raya, pelabuhan, dan  lainnya. Serta lambanya birokrasi dalam pelayanan jasa, merupakan contoh permasalahan dari Pelayanan publik Untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang sustainable dan mandiri, barang publik yang disediakan oleh pemerintah haruslah kompetitif dan profesional. Kompetitif berarti barang publik dalam pelayanan dan kegunaanya terhadap pelaku bisnis dan masyarakat dapat berkompitisi dengan barang private yang disediakan oleh swasta. Prefesional berarti ...