Postingan

Menampilkan postingan dari Oktober, 2016

Dampak implementasi NPG di Indonesia

Gambar
Sumber: Kontan Oleh Akbar Suwardi ( Ekonom Perbankan ) Sistem pembayaran national payment gateway (NPG) menjadi salah satu dari lima inisiatif sistem pembayaran yang diumumkan oleh Bank Indonesia (BI) pada awal September 2016. Dijelaskan oleh BI bahwa NPG untuk memenuhi tuntutan masyarakat akan sistem pembayaran yang efisien dan mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Hal tersebut sangat relevan mengingat banked population di Indonesia hingga saat ini masih di bawah 30% dan total simpanan terhadap produk domestik bruto (PDB) hanya sekitar 40%. Di sisi lain, sistem pembayaran adalah kunci dari efektivitas implementasi kebijakan moneter. Karena melalui transaksi pasar uang, kebijakan moneter dapat mempengaruhi aktivitas ekonomi dan keuangan. Oleh sebab itu terciptanya sistem pembayaran yang efektif dan efisien sesuatu hal yang sangat diperlukan.

Kepercayaan Investor terhadap Indonesia Masih Tinggi

Gambar
Sumber: Ekonom BRI Akbar Suwardi. Foto: id.linkedin Ekonom BRI Akbar Suwardi menyatakan, tahun 2017 kondisi global masih sama dengan 2016. Negara berkembang memiliki pertumbuhan ekonomi yang relatif sangat baik dibandingkan dengan yang lain, didukung indikator makro ekonomi. Indonesia merupakan salah satu negara yang paling dilirik investor luar negeri. Peluang itu harus dimanfaatkan. Tahun 2017 pertumbuhan ekonomi diprediksi 5,2% dibanding tahun ini yang hanya 5%. Akbar optimistis IHSG tahun depan dalam tren meningkat. Emiten yang bakal berkibar adalah sektor konsumsi, konstruksi, properti, dan perbankan. Inflasi masih bisa dijaga dalam kisaran 3-4%. Beberapa faktor pendorong inflasi adalah kenaikan harga pangan, tarif listrik, cukai rokok, serta kenaikan administered price seperti tiket kereta api. “Sedangkan kurs rupiah bisa dijaga di Rp 13.200 per dolar AS karena masuknya dana repatriasi dan capital inflow masih meningkat,” kata dia.

2017, Ekonomi Lebih Menjanjikan

Gambar
Sumber: Berita Satu Jakarta -Perekonomian Indonesia tahun depan lebih menjanjikan dan membaik. Sukses program amnesti pajak ( tax amnesty ) telah menumbuhkan kepercayaan investor dan dunia usaha. Keberhasilan amnesti pajak juga akan memberikan ruang fiskal yang lebih baik, sehingga belanja infrastruktur bakal lebih agresif. Ekspor diprediksi lebih baik dari tahun ini karena bangkitnya harga komoditas. Konsumsi masyarakat membaik dan tetap menjadi motor pertumbuhan. Dampak paket kebijakan ekonomi yang digulirkan pemerintah akan terasa pada tahun depan yang bakal mendongkrak investasi. Kurs rupiah dan laju inflasi untuk tahun 2017 dan 2018 bakal tetap terkendali seperti level tahun ini. Sementara itu, indeks harga saham gabungan (IHSG) bakal terus meningkat seiring kenaikan laba para emiten di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan tetap derasnya aliran modal masuk ( capital inflow ). Demikian rangkuman pandangan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Mirza Adityaswara,

Dukungan Perbankan untuk Parawisata

Gambar
Sumber: Bisnis Indonesia Berdasarkan laporan yang dibuat oleh World Travel & Tourism Council (WTTC) untuk Indonesia tahun 2015, sektor pariwisata merupakan salah satu sub-sektor penghasil devisa non migas terbesar bagi Indonesia. Sehingga, dengan kondisi harga komoditas yang saat masih rendah (minyak, gas, batu bara, dan karet), maka kontribusi dari sektor parawisata untuk meningkatkan devisa dari hasil ekspor dan mendorong perekonomian sangat diharapkan. Terlebih lagi Indonesia memiliki sumber alam dan budaya yang sangat kaya untuk dapat menjadi negara tujuan utama wisatawan manca negara.

Call for Papers Seminar Nasional & Sidang Pleno ISEI XVIII, Gorontalo September 2016

Gambar
Paparan Peserta Pemenang Call for Papers Seminar & Sidang Pleno ISEI XVIII Call for Papers Seminar Nasional & Sidang Pleno ISEI XVIII, Gorontalo September 2016 Sumber: ISEI Pusat

Darmin Minta Pemprov Gorontalo Sederhanakan Perizinan

Gambar
Sumber: Antara/Berita Satu Jakarta- Pemerintah pusat melalui Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution, meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo untuk terus membenahi beberapa hal guna meningkatkan perekonomian. Di antaranya yakni pembangunan infrastruktur, mempermudah perizinan dan regulasi, dan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM). Darmin menjelaskan, anggaran APBN dan APBD hanya mampu menanggung 35 sampai 40 persen pembangunan. Karena itu, dibutuhkan dukungan dari investor untuk menunjang pembangunan. Untuk mendapatkan investor, dibutuhkan kepastian bidang pembangunan dan jangka investasi, perizinan dan regulasi yang mendukung serta kompetensi SDM.

Menko Darmin Minta Pemprov Gorontalo Sederhanakan Perizinan

GORONTALO – Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution, meminta Provinsi Gorontalo terus membenahi tiga hal untuk meningkatkan perekonomian, yaitu pembangunan infrastruktur, permudah perizinan dan regulasi dan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM). Darmin menjelaskan, anggaran APBN dan APBD hanya mampu menanggung 35-40 persen pembangunan di negara ini. Karena itu, dibutuhkan dukungan dari investor untuk menunjang pembangunan. Tentu saja, untuk bisa mendapatkan investor dibutuhkan kepastian bidang pembangunan  dan jangka investasi, perijinan dan regulasi yang mendukung, serta kompetensi SDM.

Butuh Tiga Bulan Turunkan Bunga Kredit

Gambar
Sumber: Foto: toni suhartono/INDOPOS INDOPOS.CO.ID– Bank Indonesia (BI) telah memangkas suku bunga acuan BI 7-Day (Reverse) Repo Rate sebesar 25 bps menjadi 5 persen. Meski demikian, suku bunga kredit perbankan tidak bisa diharapkan turun dalam waktu dekat. Gubernur BI Agus D.W. Martowardojo mengatakan, pada periode Januari–Agustus, tingkat suku bunga simpanan deposito telah turun 100 basis point (bps) dan bunga kredit turun 52 bps. ”Kelihatannya memang perbankan masih ada penyesuaian,” ujar Agus di gedung Bank Indonesia, Jakarta, Jumat (23/9).

Dorong Konsumsi dan Permintaan Kredit

Gambar
Sumber: .sumeks.co.id./ JPNN JAKARTA – Pemulihan konsumsi masyarakat menjadi penting untuk mendorong kembali pertumbuhan ekonomi. Permintaan kredit yang masih berada dalam titik lemah membuat Bank Indonesia (BI) perlu kembali melonggarkan kebijakan moneter. Bank sentral kemarin (22/9) memangkas suku bunga acuan 25 basis point dari 5,25 persen menjadi 5 persen. Gubernur BI Agus D.W. Martowardojo menyatakan bahwa BI perlu mendorong ekonomi di tengah risiko pelemahan global. ’’Pelonggaran diharapkan dapat memperkuat upaya untuk mendorong permintaan domestik. Langkah ini juga bertujuan menjaga stabilitas makroekonomi,’’ ujarnya di gedung BI, Jakarta, kemarin. Kebijakan penetapan 7-day reverse repo rate sejak bulan lalu mengakibatkan suku bunga deposito turun 100 bps. Namun, suku bunga kredit hanya turun 52 bps. Agus mengakui bahwa permintaan kredit masih relatif lemah. Tetapi, dia menggarisbawahi bahwa kredit dalam rupiah masih tercatat tumbuh. Namun, ada pelemahan yang dipicu tur